Makna Sebuah Pendidikan

Essensinya makna sebuah pendidikan adalah bagaimana memanusiakan manusia yaitu perkembangan untuk menjadi manusia yang dewasa, bermoral, intelektual, populis, kritis dan juga independen. Namun yang terjadi saat ini, munculnya paradigma pembangunanisme akhirnya telah menggeser semua paradigma tersebut, dimana pendidikan dijadikan sebuah alat yang hanya sekedar menciptakan tenaga-tenaga kerja guna menyukseskan pembangunanisme itu sendiri.
Ditingkatan universitas ketika pendidikan diciptakan/ diarahkan untuk menyukseskan pembangunanisme, maka yang terjadi adalah mulai digesernya nilai-nilai kebenaran, keadilan dan intelektualitas oleh jargon-jargon pola pikir yang seragam yaitu mahasiswa yang pandai adalah mahasiswa yang bisa lulus cepat, pragmatis, nilai IP yang tinggi dan seabrek jargon pembangunanisme yang lainnya. Karena pada dasarnya industrialisasi hanya menampung dan membutuhkan mahasiswa yang siap pakai/ tenaga kerja yang siap pakai, terampil, dan taat pada perintah atasan tanpa harus membutuhkan pemikiran yang kritis, konseptual dan intektual yang tinggi.
Pertentangan dua paradigma diatas telah meletakkan pendidikan pada posisi yang sulit, dimana hal itu menciptakan perkawinan antara kedua paradima tersebut dimana salah satunya pasti ada yang dominan (paradigma pembangunan) yang mengesankan bahwa dari luar tampak sperti sebuah bungkus baru pendidikan. Namun yang terjadi bukan sebuah proses humaniora, melainkan sebuah proses penciptaan tenaga kerja terampil lewat mekanisme penyeragaman berfikir, indoktrinasi dan lain sebagainya. Karena manusia diposisikan sebagai sama seperti sebuah komoditi barang yang harus diproduksi secara seragam tanpa harus direnungkan kembali berguna atau tidak, jika berguna jelas dibanggakan dan jika tidak berguna bukankah masih diloakkan ?”
Selain itu ketika pendidikan tinggi pada khususnya diarahkan untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil maka akhirnya orientasi pendidikan yang adapun menjadi berubah pula. Sehingga materi yang tertuang didalam kurikulum-kurikulum yang ada juga mengikuti paradigma tersebut, semisal pemberlakuan kurikulum SKS maupun semester pendek yang mana substansinya adalah “arah pendidikan disesuaikan untuk menciptakan atau mengarahkan produk-produk pendidikan sebagai tenaga ahli dan terampil yang siap menjalankan roda industri pembangunan”.
Namun yang terpenting disini adalah orientasi pembangunan ekonomi telah membuat subsidi pendidikan menjadi sangat minim, yang akibatnya membuat biaya pendidikan menjadi mahal. Mahalnya biaya pendidikan ini mengakibatkan semakin sulitnya masyarakat kelas bawah untuk menikmati pendidikan tinggi pada khususnya, yang mana hal itu memungkinkan bagi mereka untuk terlibat dalam upaya perubahan struktur sosial masyarakat. Hal ini juga secara otomatis membuat lapangan pekerjaan nantinya hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah keatas yang benotabene sarjana. Akhirnya kalau kita melihat peran sistem pendidikan tinggi nantinya hanyalah merupakan sebuah upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang menindas dan mendukung sebuah komunitas sosial yang asing dengan masyarakat bawah.
Dalam lingkungan kampus swasta seperti UMY, minimnya subsidi pendidikan saat ini dijadikan alasan untuk terus mengembangkan kejayaan-kejayaan kampus itu sendiri semisal dengan menambah kapasitas mahasiswa dengan jumlah uang sumbangan pendidikan mahsiswa baru yang terus naik. Dimana itu nantinya berdampak :
Pertama, kecenderungan pertambahan / percepatan jumlah mahasiswa tidak seimbang dengan kualitas dan kuantitas dosen, laboraturium, perpustakaan dan lain sebagainnya.
Kedua, kentalnya orientasi bisnis membuat mahasiswa seolah-olah layak dibebani dengan ambisi universitas dalam mengembangkan simbol-simbol kejayaan kampus yang dapat dijadikan komoditi menarik bagi lulusan SLTA.
Ketiga, demi kebutuhan dana yang besar, maka target jumlah mahasiswa dipatok kaku. Sehingga bukan ukuran standar kualitas yang dipakai melainkan ukuran target jumlah mahasiswa yang dikejar guna memperoleh pemasukan keuangan.
Keempat, jumlah mahasiswa yang berjubel mengakibatkan beratnya pengurus-pengurus fakultas untuk mengelola mahasiswanya. Akhirnya dipikirkanlah cara-cara agar bagaimana mempercepat kelulusan mahasiswa. Maka keluarlah idiom-idiom bahwa mahasiswa yang pandai adalah mahasiswa yang lulus cepat, penghargaan hanuya layak bagi mahasiswa yang mempunyai nilai IP yang tinggi dan sebagainya. Yang selanjutnya lahirlah ide semester pendek sebagai terobosan baru yang malah justru akhirnya hal tersebut laris-manis dikalangan mahasiswa.
Dari situ maka sebenarnya dapat sedikit mengambil kesimpulan dari semua itu bahwasannya “pendidikan humaniora bukanlah sebuah pendidikan kejuruan yang bisa dilakukan dengan waktu yang singkat, melainkan sebuah proses panjang yang nantinya akan menciptakan sebuah manusia yang seutuhnya”.(Education In The Humanities, Drost, SJ, 1998 : 191)

MISTERI ABSENSI 75%

75 adalah angka yang sangat sakral di UMY. 75 merupakan sebuah momok menakutkan bagi seluruh mahasiswa. Bila di film horror ada bangsal 13, maka di UMY ada yang namanya Absensi 75% atau mungkin buku maut:absensi book 75%. 75 benar-benar mengharuskan mahasiswa untuk selalu berada di kampus. Angka 75 juga memberikan jurus maut pada dosen yang dapat mengakhiri riwayat mahasiswa, yaitu jurus DO.75 benar-benar angka sakral yang sangat sakti. Namun kenapa tiba-tiba kita (mahasiswa) harus benar-benar patuh pada angka 75,sebenarnya sejak kapan ia muncul, siapa pencetusnya dan kenapa harus ada peraturan seperti ini dan yang lebih penting lagi apakah memang peraturan ini berguna bagi perkembangan intelektualitas mahasiswa?
Hal ini sebenarnya berawal sejak jaman dahulu kala ketika orde baru mengawali debutnya untuk memakmurkan Indonesia dengan korupsi, kolusi, abrasi (pengikisan daratan oleh air laut akibat hilangnya bakau), erosi (akibat dari penggundulan hutan), polusi (akibat pembakaran hutan), nepotisme, pragmatisme (sifat yang memakmurkan korupsi). Pada waktu itu, pemerintah khawatir melihat tingkah laku mahasiswa yang kritis mengkritisi kebijakan orde baru yang tidak memihak kepada rakyat. Seperti peristiwa MALARI (demo besar-besaran mahasiswa menentang penanaman modal asing). Soeharto (presiden pada saat itu ) takut terhadap adanya kemungkinan konsolidasi mahasiswa yang akan menggoyang kekuasaannya. Oleh karena itu sikap kritis mahasiswa harus dibungkam. Pemerintah kemudian mencetuskan ide brilliant yang bernama NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) yang didalamnya mengatur banyak hal tentang mahasiswa, salah satunya adalah absensi 75 % dan mekanisme DO. Disinilah awal mula berlakunya death number 75%. Mungkin temen – temen ada yang bingung kenapa 75% bisa membungkam pikiran kritis mahasiswa, bukanya malah bagus kalo sering masuk kuliah dapat menambah wawasan terus bisa cepet lulus jadi nggak perlu bayar-bayar lagi uang kuliah, SKS dan seterusnya. Itu emang ada benernya, tapi ada beberapa hal yang harus dicermati kembali.
Bukannya kita sering mendengar istilah bahwa mahasiswa adalah agent of change yang tugasnya berfikir dan menemukan hal baru yang berguna untuk masyarakat. Itu berarti mahasiswa adalah social agent yang seharusnya dapat berperan lebih banyak untuk kehidupan masyarakat. Namun bagaimana kita bisa menemukan hal baru yang berguna bagi masyarakat bila harus selalu berada di kampus (absensi 75%!!!) dan 25% waktu sisanya untuk mengerjakan tugas kuliah. Kita tidak memiliki waktu untuk berbaur dengan masyarakat sekitar sehingga bagaimana bisa kita menjadi agent of change, itu hanyalah dongeng isapan jempol yang sama sekali tidak masuk akal dan hanya menjadi mimpi indah di masa lalu. Dengan adanya absent 75% kita malah merasa terpisah dengan kehidupan masyarakat, merasa terasing dengan masyarakat yang seharusnya kita berperan untuk mereka alih-alih malah timbul penilaian buruk dari masyarakat kepada mahasiswa seperti, mahasiswa bisane pacaran tok, ra iso ngopo2.
Dan juga apakah temen-temen dapat menerima jika tingkat intelektualitas kita hanya diukur lewat absensi. Misalnya,kita sudah belajar keras, membaca buku sebanyak-banyaknya dan mengerjakan seluruh tugas yang diberikan tapi suatu ketika keluarga kita dikampung halaman ada yang sakit dan kita harus datang menjenguk dan kita terpaksa tidak masuk kuliah, kemudian terdengar kabar bahwa kita di DO. Hal ini sangatlah kejam dan tidak berperasaan. Kemudian ketika temen-temen lulus bukankah kita harus mencari kerja dan tempat kita mencari pekerjaan adalah di lingkungan masyarakat yang selama ini kita mengalami keterasingan darinya. Mungkin itulah salah satu sebab mengapa banyak mahasiswa menganggur.
Kemudian bila saya diminta untuk menilai kampus maka saya mungkin akan memberikan nilai yang sangat buruk terhadapnya. Penilaian tersebut dikarenakan beberapa hal. Apakah pernah terlintas di benak teman-teman bahwa kampus adalah pabrik yang paling tidak bertanggung jawab. Biasanya pabrik-pabrik bila telah menghasilkan produknya maka mereka akan segera mendistribusikannya ke seluruh penjuru supaya produk mereka dapat terpakai dan berguna. Seperti contohnya pabrik Coca-Cola. Bila mereka menghasilkan 1 juta botol minuman maka mereka akan mendistribusikan produknya ke masyarakat. Tapi apakah kampus pernah melakukan hal serupa pada produk (mahasiswa S1) yang mereka hasilkan? Ketika kampus menghasilkan (mewisuda) 1000 mahasiswa yang lulus S1 maka selanjutnya ia akan lepas tangan terhadap nasib para wisudawan dan wisudawati di masa depan. Apakah kampus pernah perduli pada nasib sekian belas ribu nasib para wisudawan mereka? padahal setelah mereka mewisuda lulusannya maka pikiran mereka hanya tertuju pada bagaimana menjaring mahasiswa baru lebih banyak untuk menambah profit. Seperti saya bilang diatas, kampus adalah pabrik yang paling tidak bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya.
Lalu bagaimana selanjutnya nasib kita para mahasiswa selanjutnya, yang jelas saya sering mendengar dari banyak temen-temen saya yang telah lulus bahwa IP (Indeks Prestasi) akan menjadi kurang berguna untuk mencari pekerjaan nantinya. Apakah kita sudah siap untuk terjun sendirian tanpa bantuan dari kampus (padahal selama ini kita sudah memberikan profit yang tidak sedikit untuk kampus) dan tanpa pengalaman bermasyarakat sebelumnya? Bagaimanakah masa depan kita nantinya?

By: Parjo gemar membaca

GOLPUT . . . !!!

Jika Sekolah masih Mahal, Upah Buruh masih Rendah, Petani masih diRampas Sawahnya, PKL masih diGusur, buat apa memilih di PEMILU 2009, Mending GOLPUT…!!!

”Aksi Tolak Politikus Masuk Kampus”

Kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kala pada perayaan milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ( UMY ), Senin, 23 Maret 2009 kemarin disambut dengan aksi unjuk rasa oleh Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ( IKBM-UMY ). Aksi yang berlangsung di Jalan Lingkar selatan ( Ring Road Selatan ) barjalan dengan tertib, aman dan terkendali.
Aksi yang bertemakan ”tolak politikus masuk kampus” ini berangkat dari sekian banyak permasalahan negara kita baik dari bidang pendidikan hingga masalah kemiskinan dan pengangguran yang hingga hari ini pun belum kunjung usai, bahkan semakin membengkak. Semua ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang tidak populis dan malah menindas rakyat Indonesia.
Dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh rejim SBY-JK hingga hari ini telah mengakibatkan muncul banyak permasalahan didalam masyarakat yang semakin menyengsarakan. Tidak hanya itu, bahkan angka kemiskinan semakin bertambah dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan sehingga terjadi pengangguran yang merajalela. Belum lagi akses pendidikan dan kesehatan yang tidak terjangkau oleh masyarakat umum karena PHK ataupun dirumahkan. Serta jaminan hidup yang layak maupun rasa aman ternyata juga tidak pernah diberikan oleh pemerintah SBY-JK hingga hari ini.
Ironisnya ditengah situasi PEMILU 2009 ini, dimana rakyat Indonesia masih berada dalam keadaan yang sangat mengenaskan, sekian elit politik maupun pejabat pemerintahan lupa akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menuntaskan sekian problematika kerakyatan. Mereka malah asik berlomba-lomba kampanye guna memperebutkan “Kursi Pemerintahan” untuk lima tahun mendatang.
Maka dari itu, kampus sebagai institusi pendidikan haruslah mencerminkan netralitas dan keberpihakannya terhadap rakyat sebab kampus merupakan benteng terakhir kesadaran rakyat untuk berbicara perubahan di negeri ini. Maka apa jadinya apabila kampus yang seharusnya bebas dari kepentingan elit politik manapun telah dimasuki oleh salah satu politikus busuk yang bertanggung jawab atas hancurnya negeri Indonesia saat ini ???
Karena sekian banyak persoalan yang ditimbulkan pemerintahaan yang kurang berpihak pada rakyat itulah, yang kemudian menggugah Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa UMY (IKBM-UMY) untuk “Menolak Tunduk Menuntut Tanggung Jawab” serta menyerukan kepada seluruh kekuatan rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk kebohongan dan penindasan demi tegaknya keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia dengan menuntut: Tolak Politisi dan elit politik (Jusuf Kalla) Masuk Kampus UMY dan berkampanye didalam kampus; Ciptakan pendidikan ilmiah demokratis dan berpihak pada kerakyatan; Tolak presensi 75%; Wujudkan pendidikan Gratis untuk rakyat Indonesia; Berikan kebebasan berekspresi dan berorganisasi di kampus; Tolak komersialisasi pendidikan; Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Pada akhirnya setelah melihat segala realita yang ada di negara kita ini, maka kita tidak akan pernah lelah menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa maupun seluruh lapisan rakyat Indonesia untuk “ tetap setia digaris massa” dan menyaatakan perang terhadap segala jenis penindasan oleh pemerintah demi memperoleh kemerdekaan yang mutlak. Rakyat Pasti menang, bung….!!

GOLPUT Pilihan Rakyat Kuasa

Sejak Mei 2008 yang lalu negeri Indonesia telah memasuki tahapan pemilu, dimana tahapan awal pemilu dimulai dari pemilihan gubernur dan pemda di beberapa daerah. Namun kali ini, pemilu yang dikatakan banyak kalangan sebagai panggung demokrasi, kembali lagi menuai kekecewan. Dimana banyak masyarakat dalam wilayah pemilihan, tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon gubernur maupun pemda setempat. Mereka justru menentukan pilihannya untuk GOLPUT.

“Gambaran golput merata, di DKI, golput mencapai 37%, Jabar, golput mencapai 40%, Jateng, golput mencapai 45.25%, Jatim, golput di putaran kedua mencapai 34-40%, Sumut, golput mencapai 40%, Sumsel, golput mencapai 29%, Sumbar golput mencapai 35,70%, Riau, golput mencapai 40%, Kaltim, golput mencapai 42-50%, di putaran kedua, di Kalbar, mahasiswa Kalbar menyerukan golput, Bali, golput mencapai 25%, dan Sulsel, pilkada di wilayah itu dimenangkan golput, karena Yasin Limpo, yang menang hanya memperoleh suara, 1.432.572 (39.53%), sedangkan yang tidak memilih, sebesar 1.596.825” (EraMuslim, Selasa, 11/11/2008).

Mendekati puncak tahapan pemilu di bulan april 2009 mendatang, dimana pelosok nusantara diwarnai hingar bingar kampanye partai politik yang menawarkan tokoh dan janji-janji politik yang mereka ajukan, isu golput masih menjadi opini publik yang berkembang pesat di kalangan masyarakat. Tak hanya masyarakat kantoran, masyarakat angkringan pun ramai membicarakan pilihan untuk golput dalam pemilu mendatang. Bahkan banyak survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey maupun media menunjukkan adanya kemungkinan peningkatan golput pada pemilu 2009 dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Dimana memang angka golput mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu berikutnya. Tmgkat

“Golput dalam pemilu : pemilu 1971 : tingkat golput 6,67%, pemilu 1977 : tingkat golput 8,40%, pemilu 1982 : tingkat golput 9,61%, pemilu 1987 : tingkat golput 8,39%, pemilu 1992 : tingkat golput 9,05%, pemilu 1997 : tingkat golput 10,07%, pemilu 1999 : tingkat golput 10,40%, pemilu 2004 : tingkat golput 23,34%” (Tjahyo Rawinarno, newblueprint.wordpress.com,17/01/2008).

Mahasiswa sering kali dikatakan sebagai kaum intelektual, memiliki kewajiban atas rasionalisasi golput dalam pemilu 2009 kepada masyarakatnya. Dimana dengan rasionalisasi yang mampu tersampaikan kepada masyarakat dan dipahami secara menyeluruh, pilihan golput tidak lagi menjadi pilihan karena kebingungan atas kesemrawutan politik ataupun pilihan untuk menampung keapatisan masyarakat. Namun, pilihan yang disandarkan pada pemahaman atas sejarah, idealitas, dan realitas atas situasi yang ada. Sehingga, banyaknya golongan putih dalam pemilu 2009 mendatang diharapkan bisa terkonsolidasikan dan terorganisir, yang mampu menjadi kekuatan politik dalam penentuan kebijakan pemerintah di masa paska pemilu 2009.
GOLPUT, bukanlah hal baru dalam kancah perpolitikan Indonesia. Isu golput muncul menjadi opini publik pertama kali pada masa mendekati pemilu 1971. Dimana pada masa itu, situasi perpolitikan negeri ini tidak ada kemungkinan dan kesempatan yang terbuka untuk mengeluarkan dan menyalurkan aspirasi politik yang menjadi konsekuensi atas pemerintahan yang otoriter ORBA. Dalam situasi tersebut, munculah golongan masyarakat yang tidak puas dan menganjurkan untuk tidak ikut memilih atau menusuk bagian putih saja diantara sepuluh tanda gambar yang tersedia. Mereka juga juga menganggap pemilu hanya formalitas belaka dan tidak ada partai yang pantas untuk dipilih. Salah satu tokoh penganjur golput di era kemunculannya adalah Arief Budiman. (B.N. Marnun, SH, Kamus Politik 2005)
Ironis jika melihat situasi hari ini menjelang pemilu 2009, dimana telah sepuluh tahun reformasi berlalu, yang berarti juga telah terjadi beberapa kali pemilu untuk menentukan pemimpin bangsa, tetapi belum juga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa yang akut. Reformasi yang telah menurunkan rezim yang mengekang demokrasi, ternyata telah menghantarkan kita pada iklim politik yang liberal. Konteks demokrasi menjadi semata-mata liberalisasi politik yang tidak terkendali. Memberi ruang kepada siapa saja yang punya modal cukup untuk menjadi tokoh politik, bahkan tanpa track record politik yang cukup baik bahkan cenderung buruk. Dampak dari liberalisasi ini adalah dijadikannya politik sebagai lahan untuk mencari penghidupan. Bila ini yang terjadi bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia mendatang.
Selain ketidakjelasan partai politik dan tokoh yang diajukan dalam pemilu 2009, akibat liberalisasi politik, sikap golput masyarakat juga ditentukan oleh situasi ekonomi bangsa yang mana masih berada dalam kemelaratan dan kesengsaraan. Sebab musabab dari kemelaratan ini adalah liberalisasi ekonomi yang telah berlangsung berpuluh tahun lamanya, dimana sumberdaya alam diserahkan begitu saja kepada modal asing. Praktis tidak ada lagi kedaulatan kita atas aset-aset asing tersebut yang setiap waktu melakukan eksploitasi di atas tanah air kita. Bergeser pada ranah budaya, kurang liberal apa generasi muda kita sekarang yang selalu disuguhi tontonan yang selalu “menggembirakan” dan “menyenangkan”. Pendidikan kita juga nampaknya tidak lepas dari fenomena ini, tingginya biaya pendidikan yang tidak disertai berkualitasnya kurikulum yang diberikan adalah imbas dari liberalisasi pendidikan yang pada dasarnya sedang mencetak tenaga produktif terpelajar (baca: buruh).
Sekian gejala liberalisasi ini merupakan sebuah hal yang wajar ketika kita menyadari posisi negara kita di tengah pergaulan internasional yang berada di posisi semikolonial. Kedaulatan politik menjadi hal yang mustahil dalam posisi semikolonial. Dan pada dasarnya desakan untuk menerapkan kebijakan yang liberal berasal dari kekuatan-kekuatan itu. Pada tataran paling bawah, masyarakat justru menjadi objek liberalisasi. Praktek penggusuran, peranpasan tanah, PHK massal adalah beban yang harus ditanggung masyarakat kita. Bahkan jauh lebih dahsyat adalah biaya sosial yang harus mereka keluarkan. Dis-harmonis antara satu kelompok dengan kelompok yang lain adalah ancaman terbesar yang harus kita hadapi dan lagi-lagi harus ditanggung masyarakat kita. Penghidupan yang layak semakin sulit didapat, barisan pengangguran memenuhi sudut kota dan desa, lebih ieonisnya agama dijadikan pembenar atas tindakan yang jelas-jelas salah.
Lalu dimanakah partai politik ? Dimana parlemen ? Dimana pemerintah yang seharusnya menjadi protektor dan pengayom masyarakat ?. Sekali lagi demokrasi bukan hanya banyak partai, demokrasi adalah pikiran rasional dan sadar masyarakat atas sikap politik mereka atas situasi yang hari ini sedang menghimpit. Demokrasi adalah kritisisme dimana pengetahuan adalah konsumsi publik dan pilihan politik diambil. Pada titik inilah seharusnya GOLPUT kita maknai.

SOPINK aksi lagi….!!!

Demonstrasi yang dilakukan SOPINK (Solidaritas untuk Orang Pinggiran dan Perjuangan Kampus) bersama IKBM UMY (Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa UMY) serta bersama mahasiswa universitas lain yang tergabung dalam ABY (Aliansi BEM Yogyakarta) Senin (23/o3/09) lalu di depan kampus UMY berlangsung damai. Aksi mahasiswa ini dilakukan untuk menolak kedatangan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) karena pemerintahan yang dijalankan oleh SBY sebagai presiden dan JK sebagai wakil presiden dinilai tidak berkembang. Mereka menuntut SBY-JK agar bertanggung jawab terhadap sekian penderitaan yang dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Karena penderitaan rakyat Indonesia disebabkan oleh kebijakan SBY-JK yang anti rakyat seperti UU Penanaman Modal, UU BHP, Privatisasi Sumber Daya Alam dan masih banyak lainnya. Termasuk kebijakan ekonominya yang sangat liberal yang mengakibatkan industri nasional terpukul mundur dan semakin banyak korban PHK ketika terjadi resersi global. Sedangkan resersi merupakan hal yang pasti bagi perekonomian yang dibangun atas dasar liberalisme-kapitalisme. Dan tentunya itu berlawanan dengan dasar Negara kita baik itu, UUD 45 maupun Pancasila.
Alasan Kedua dilakukannya aksi ini adalah menolak semua Politisi busuk masuk kampus UMY, Politisi yang Cuma bisa mengobral janji politik. Hari mereka menolak kedatangan JK ke UMY karena dia termasuk politisi busuk. Dan seandainya ada politisi busuk lainnya semacam Prabowo, Wiranto, Mega dan semua elit politik lainnya mencoba masuk UMY menjelang Pemilu dua ribu sembilan, jelas akan mereka tolak dan akan mereka sambut dengan demonstrasi yang lebih besar.
“Kami juga mengutuk aparat kepolisian yang tidak membiarkan kami masuk ke kampus kami sendiri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa polisi bukan pengayom dan pelayan masyarakat, melainkan polisi yang tidak faham demokrasi maupun kebebasan menyampaikan pendapat” kata Ersad Ade Irawan selaku koordinator lapangan menutup wawancara siang itu.

Profil SOPINK UMY

“Segala yang ada di langit dan di bumi telah bertasbih kepada Allah. Dan Dialah Yang Maha Perkasa dan Bijaksana”.
“Hai orang – orang yang beriman kenapa kamu berkata saja tentang kebaikan, tetai tidak bertindak?? Amat besar kemurkaan di sisi Allah, kalau kamu hanya berkata tentang kebaikan tanpa memperbuatnya. Sesungguhnya Allah menyayangi orang – orang yang berjihad di jalan –Nya dalam barisan teratur, seolah – olah mereka bagaikan bangunan yang tersusun rapat”.Al-Qur’an surat ke-61 (As-shaff/barisan ayat 1-4)
Berangkat dari refleksi atas petikan ayat tersebut, SOPINK mulai melakukan petualangan pencarian jati dirinya. Berawal dari suatu kegelisahan atas realitasnya dan kehausan akan pengetahuan, sekawan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UMY angkatan ’95 bersepakat membentuk sebuah kelomok diskusi yang diberi nama Solidaritas Orang Pinggiran dan Politik Kampus (SOPINK). Kelompok ini lahir pada tanggal 6 Maret 1996 dan memilih Gunawan (HI’95) sebagai koordinator umumnya.
Pada awal terbentuknya SOPINK ditujukan sebagai sarana transformasi wacana dan penunjang materi perkuliahan. Sering perjalanan waktu kegiatan dikelompok diskusi ini tidak sekedar melakukan kajian-kajian diskusi saja, lebih lanjut SOPINK sudah mulai melakukan kerja-kerja jurnalistik dengan dimunculkan Buletin DJOEANG yang ditujukan sebagai sarana pendidikan dan transformasi pengetahuan terhadap mahasiswa di UMY. Seiring perjalanan waktu keanggotaan SOPINK semakin bertambah, tercatat dalam dokumen-dokumen SOPINK sudah mencakup hampir seluruh fakultas di UMY.
“Apa arti hidup keras dalam perjuangan; sesuatu yang indah, karena tujuan dan hidup tak cuma pada kenikmatan diri, tapi pada ketidaksetiakawanan dan pengorbanan untuk sesuatu yang lebih besar: sebuah cita-cita untuk membebaskan si Tertindas”.
Berbekal atas sebuah pembacaan realitas sosial, yang kemudian disambungkan dengan ilmu pengetahuan serta refleksi Iman, SOPINK mulai menemukan karakternya bahwa teori perubahan tidak akan merubah keadaan kecuali dengan melangsungkan kerja nyata. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum tersebut yang merubahnya. Dalam perkembangannya, SOPINK tidak lagi hanya sekedar menjadi kelompok diskusi dan jurnalistik, tetapi sudah mulai melakukan kerja-kerja praksis dengan melakukan aksi-aksi turun ke jalan. Dimana aksi pertama SOPINK adalah penolakan terhadap invasi Zionis Israel ke tanah Palestina. Aksi tersebut semakin mempertegas SOPINK sebagai organisasi pergerakan mahasiswa sekaligus sebagai organisasi pergerakan mahasiswa yang pertama di kampus UMY, dan dari nama SOPINK diubah dari Solidaritas Orang Pinggiran dan Politik Kampus menjadi Solidaritas untuk Orang Pinggiran dan Perjuangan Kampus yang bertahan hingga sekarang.
“Pergerakan akan maju jika ditindas dan pergerakan juga akan tetap maju jika tidak ditindas. Itulah nasib tragis para penindas..”
Di tengah represif yang dilakukan oleh rezim militer Orde Baru melalui aparatus militernya, dengan melakukan pembungkaman terhadap setiap bentuk kritisisme massa dan gerakan-gerakan yang melakukan penolakan terhadap sekian kebjakan-kebijakannya, maka SOPINK dengan tegas menyatakan “MENOLAK TUNDUK MENUNTUT TANGGUNG JAWAB”. Perluasan jaringan dan komunikasi antar elemen-elemen gerakan mulai dilakukan, yang akhirnya mampu mendorong terbentuknya beberapa komite aksi di Jogjakarta seperti Mas Wiranto (Masyarakat Wirobrajan Anti Soeharto), Tetasjuangmajuyo (Komite Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Ujung Pandang Yogyakarta) dan lain sebagainya. Kemudian lokus-lokus dari komite di Jogjakarta termasuk SOPINK, bersatu membentuk PPPY (Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta) pasca peristiwa kerusuhan 27 juli 1996. Menjelang Pemilu pada tahun 1997, PPPY melakukan aksi GEMA GOLPUT sebagai bentuk tegas penolakan terhadap akan naiknya kembali presiden Soeharto. Terpilihnya kembali Soeharto ketampuk pimpinan RI semakin menyulut PPPY untuk kerap melakukan penolakan dengan aksi-aksi massa, yang kemudian berujung dengan aksi sejuta massa yang dilakukan di alun-alun utara Yogyakarta yang pada akhirnya menumbangkan rezim Orba pada tanggal 21 Mei 1998. pasca Reformasi, PPPY bersama jaringan yang berada di Jawa, Bali dan Sumatera, sepakat melakukan pembangunan organ nasional yang akhirnya memunculkan FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) di Kaliurang pada tanggal 28 November 2000, yang berazaskan Nasional-Demokrasi-Kerakyatan, dan saat itu SOPINK merupakan basis kampus dari Dewan Daerah FPPI IV di Jakarta Tahun 2006 menghasilkan bentuk organisasi yang menjadikan SOPINK UMY sebagai lokus dari Pimpinan Kota FPPI Yogyakarta_red
Suara rakyat adalah suara Tuhan, Menindas rakyat berarti melawan Tuhan…karena itulah mengapa sampai detik ini kita masih tetap melawan, dengan tetap melakukan kerja-kerja gerakan. Ketika realitas sosial masih jauh dari standar nilai-nilai kemanusiaan, dimana dapat dirasakan bahwa petani masih miskin, uah buruh masih rendah, pengangguran merajalela biaya pendidikan yang semakin mahal serta diperparah dengan kurikulum yang sangat tidak berpihak kepada rakyat. Praktek kapitalisasi pendidikan yang terjadi saat ini, ternyata telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan sistem maupun cita-cita dari sebuah pendidikan itu sendiri. Dimana pendidikan yang ada awalnya diciptakan sebagai ruang untuk membentuk karakter seorang manusia seutuhnya, yang nantinya akan mampu menyatu dengan realitas sosial, justru melenceng jauh dari apa yang diharapkan. Karena pendidikan yang kapitalistik hanya akan menghasilkan intelektual-intelektual yang apatis, apolitis, dan hedonis (tidak peduli dengan realitasnya).
Berdasarkan realitas tersebut, maka SOPINK tetap terus konsisten dalam menumbuhkan kesadaran dan keberpihakan terhadap rakyat dibenak mahasiswa. Dengan diketuai oleh kawan Deenta Julliant Sukma (HI’06) siap melangsungkan perjuangan menuju apa yang dicita-citakannya. Melalui kerja-kerja organisasi, mulai dari pengadaan diskusi rutin, seminar-seminar, bedah buku, hingga acara pemutaran film, terus dilakukan oleh SOPINK sebagai ruang untuk memperluas wacana dan pengetahuan seluruh kader khususnya dan mahasiswa UMY pada umumnya. Dalam rangka, mentransformasikan gagasannya di lingkungan kampus UMY, SOPINK juga kerap melakukan kegiatan jurnalistik yang diwujudkan dengan eksisnya media”Djoeang Moeda” sebagai koran dinding yang terbit setiap satu minggu sekali, dan juga “Buletin Djoeang” yang terbit setiap 3 bulan sekali serta “Risalah Djoeang” yang terbit per bulan. Selain itu dalam rangka memperkuat skill atau kemampuan kader, SOPINK juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan baik itu berupa pelatihan jurnalistik dan pelatihan pengkaderan organisasi. Disisi lain sebagai usaha untuk membangun persekawanan dan seperlawanan, kedekatan emosional sekaligus sebagai ruang refreshing, SOPINK juga melakukan kegiatan tadabur alam dalam setiap tahunnya serta melakukan kegiatan pendakian massal untuk mendapatkan fisik yang kuat dan sehat.
Mengutip ucapan Che Guevara “Ijinkan saya mengatakan, dengan resiko mungkin ditertawakan, bahwa seorang revolusiner sejati dintutut oleh perasaan cinta yang kuat. Mustahil membayangkan revolusioner sejati tanpa sifat ini”. Untuk itu membangun persekawanan dan dengan tidak lupa melawan adalah kunci utama dalam melakukan perubahan karena perjuangan dan pergerakan menjadi sangat terkait dengan rasa perasaan, spirit dan persoalan hati lainnya: entah itu semangat, keindahan, cinta dan sebagainya. Itu semua berujung kesetiakawanan, kerelaan berkorban, kedisiplinan, keberanian fisik dan kemurnian spritual. Karena dengan kawan kita berpengetahuan, dengan kawan kita ciptakan perubahan, dan ditangan pemudalan nasib bangsa dan negara ini bergantung.
Revolusi adalah PRAKTEK. Tugas pergerakan adalah menyusunan penjelasan sistematis tentang revolusi sebagai tindakan melangsungkan pembebasan. Untuk kelas tertindas oleh kelas tertindas dan dalam kontek ketertindasan masing-masing. (Manifesto FPPI).
Agenda SOPINK :
a. Diskusi
Organisasi SOPINK UMY mengadakan diskusi internal maupun public. Diskusi internal diadakan setiap minggu. Diskusi internal sering mendiskusikan tentang isu-isu kontemporer maupun apresiasi film. Dan diskusi publik pun juga sering mendiskusikan isu-isu yang kontemporer.
SOPINK UMY juga mengadakan Sekolah Kader yang diikuti oleh kader-kader SOPINK UMY yang itu bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan kader SOPINK UMY dan sekolah kader ini bersifat saling tukar menukar informasi maupun pengetahuan yang dimiliki sesama kader.
Selain itu juga mengadakan pelatihan kader yang diikuti oleh kader-kader baru. Hal-hal tersebut bertujuan agar gagasan- gagasan yang didapatkan dapat ditransformasikan kepada mahasiswa-mahasiswa UMY.
b. Jurnalistik
Kegiatan jurnalistik ini diwujudkan dengan diterbitkanya “Djoeang Moeda” sebagai koran dinding yang terbit setiab satu minggu sekali yang isinya memuat tentang isu-isu nasional lokal maupun kampus itu sendiri yang itu bertujuan untuk mengabarkan tentang situasi yang ada pada saat itu. Kemudian SOPINK juga menerbitkan “Buletin Djoeang” dan bulletin itu diterbitkan setiap 3 bulan sekali. Serta “Risalah Djoeang” yang diterbitkan setiap bulan.
c. Aksi
Aksi SOPINK UMY dapat berbentuk demonstrasi. Aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh SOPINK dalam satu tahun terakhir yaitu Aksi solidaritas untuk warga Sukolilo Pati, aksi GOLPUT, aksi pedagang kaki lima Boelevard UGM, aksi penggusuran kantin selatan, aksi saat wisuda, aksi Sayidan, aksi hari Pahlawan.
d. Advokasi
Bentuk-bentuk advokasi yang dilakukan SOPINK UMY yaitu seperti mengadvokasi pedagang klithikan di Mangkubumi, mendampingi pedagang kaki lima di Buelevard UGM dan yang belum lama SOPINK menjadi pelopor dalam mengadvokasi pedagang kantin selatan karena kantin selatan akan digusur.